Tujuan intelijen menangkap seorang anggota teroris yang belum melakukan terorisme bukan untuk dihukum, tetapi untuk membongkar jaringan teroris yang lebih luas. Kepentingan intelijen disini adalah untuk mencegah agar tidak terjadi aksi terorisme, bukan menunggu sampai aksi terorisme terjadi, kemudian menghukum pelakunya.

One of many aspects leading to the remarkable strategic intelligence ‘electric power’ was the complete control of intelligence by President Soeharto in the course of the Orde Baru

The precision, completeness and validity of any statements made in just just this publish typically are certainly not sure. We settle for no legal duty for just about any problems, omissions or representations.

Tapi akhirnya teroris memutuskan untuk melakukan aksinya di Indonesia karena faktor-faktor sebagai berikut ini, Pertama

BIN juga melakukan perekrutan dari TNI/POLRI. Dalam hal ini tentu BIN sebagai organisasi sipil harus menanamkan paradigma intelijen sipil kepada anggota yang direkrut dari TNI yang biasanya mempunyai paradigma intelijen tempur, atau kepada anggota POLRI yang mempunyai paradigma intelijen kriminal/keamanan.

[31] Munir Mentioned Thalib is really an idealistic human legal rights activist who defends victims of violations and it is ready to confront the armed service and police to fight for the rights of those victims. Threats of murder and intimidation to pressure Munir to stop his functions whilst foremost KontraS and Imparsial (the two strongest human legal rights advocacy businesses in Indonesia Established by him) are absolutely nothing new, together with checking and tries to thwart his defense pursuits performed by aspects of the safety forces immediately or indirectly.

Selain itu, perkembangan teknologi intelijen juga menjadi perhatian. Diyauddin, analis Baca selengkapnya utama Maha Knowledge Lab forty five, mengingatkan bahwa ketergantungan pada teknologi asing dalam sistem intelijen nasional dapat menimbulkan risiko keamanan yang serius. Reformasi Intelijen Indonesia harus menanggapi risiko keamanan ini dengan cepat.

Acara tersebut juga membahas berbagai aspek pengawasan terhadap BIN yang perlu ditingkatkan, seperti pengawasan anggaran, operasi intelijen, dan regulasi. Di sisi lain, pentingnya meningkatkan akuntabilitas pengawasan intelijen juga menjadi sorotan utama dalam diskusi tersebut.

Di dalam siklus intelijen kerap terjadi kegagalan yang mengakibatkan pendadakan strategis. Kegagalan dapat terjadi dalam setiap tahap siklus ini. Kegagalan intelijen dalam kasus bom Bali I pada twelve Oktober 2012 lebih disebabkan oleh kegagalan costumer pada saat itu melakukan pengawasan terhadap kelompok teroris dan juga tidak adanya kepercayaan dari costumer kepada produser. Sebenarnya produser telah mendapatkan informasi pada tahun 1998, mereka sudah punya dokumen soal JI dan sudah disampaikan kepada AS, tapi malah dianggap remeh informasi tersebut.

Di negara-negara demokratis, alasan utama penempatan pengaturan fungsi-fungsi intelijen di bawah legislasi setingkat undang-undang tersendiri adalah untuk memberikan parameter yang jelas pada mandat, tugas dan wewenang serta kerangka kerja yang lawful dan akuntabel.

Reformasi intelijen dalam hal metode kegiatan/operasi intelijen harus menyentuh pada kerjasama dengan organisasi intelijen di kementrian atau lembaga negara lain dengan menempatkan BIN sebagai koordinator atau membentuk suatu lembaga gabungan intelijen.

Cara pandang Soeharto terhadap ancaman yang muncul saat itu menjadikan intelijen tidak hanya sebagai instrumen politik, tapi juga menjadikan intelijen sebagai konsolidasi militer.

Titik utama yang perlu dilakukan reformasi dalam fungsi intelijen adalah fungsi pengamanan dalam hal ini perlu dilakukan pembentukan organisasi kontra intelijen.

Soeharto’s tactic during the 1970s was to make ‘contestation’ concerning institutions to ensure that they could in no way ‘unite’ from Suharto, who wound up placing all intelligence agencies under his direct Management. Regardless that Soeharto designated BAKIN as a strategic intelligence agency, he did not instantly disband KOPKAMTIB and Opsus. Soeharto also ‘strengthened’ the figure with the “Intelligence Assistant” underneath the Ministry of Protection and Protection who was expected to immediate concurrently the ABRI’s (Commander of the Armed Forces of the Republic of Indonesia) managed territorial military intelligence models, KOPKAMTIB, and BAKIN, which frequently ran overlapping functions and in many cases competed with the goal of securing Soeharto’s interests.